Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi

Dalam pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini, anggota DPR rupanya telah menimbulkan kontroversi. Menurut catatan Kompas.com, sejak awal pandemi, kontroversi yang dilakukan DPP sudah berlangsung lama. Misalnya, saat mereka pamer memakai alat pelindung diri (APD) padahal mereka masih kekurangan APD, hal itu dianggap tidak bermasalah hingga suntikan vaksin Nusantara baru-baru ini.

Berikut beberapa kontroversi DPR saat pandemi:

Rapid test untuk keluarga

Saat wabah Covid-19 masih dalam tahap awal, DPR menimbulkan kontroversi ketika Dirjen Sekretariat DPR mengatur tes cepat terhadap anggota DPRD dan keluarganya. Saat itu, Sekretaris Jenderal DPP Indra Iskandar mengatakan, dengan asumsi anggota DPP sebanyak 575 orang dan setiap keluarga beranggotakan empat orang, jumlah peserta quick test diperkirakan 2.000 orang. Salah satu kritik datang dari Asosiasi Masyarakat Sipil yang menamakan dirinya “Gerakan Keadilan dan Demokrasi Indonesia” (GIAD).

Pasalnya, tes cepat pasien dalam pengawasan (ODP) dan surveilans (PDP) menjadi prioritas saat itu, sedangkan anggota DPR dan keluarganya tidak termasuk dalam kriteria prioritas. Anggota GIAD Jeirry Sumampow dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020) mengatakan, “Tes cepat seluruh anggota DPR dan keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban korban luka di masyarakat.”

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi

Mengenakan APD saat masih langka

Masih awal pandemi, pada April 2020, satuan tugas Covid-19 bentukan DPR dikritik karena foto mereka yang mengenakan alat pelindung diri (APD) di gedung parlemen beredar di media sosial.

TRENDING :  Meresapi Makna Hari Lahir Pancasila bagi Generasi Muda

Langkah ini menuai kritik pedas dari netizen, karena sedikit petugas kesehatan yang mengeluhkan kurangnya alat pelindung diri. Pembawa acara Najwa Shihab (Najwa Shihab) membuat salah satu kritik, yang percaya bahwa perilaku tersebut menyakiti hati publik.

Najwa berkata: “Karena kurangnya alat pelindung diri, staf medis kami bahkan mempertaruhkan nyawa mereka.” Sebuah video yang diunggah melalui YouTube berjudul “Bapak dan Ibu yang Terhormat dari Dewan Perwakilan Rakyat”. Najwa Shihab mengatakan: “Selain itu, anggota lain dari Republik Demokratik Rakyat memakai APD yang merupakan alat pelindung Dewan Keamanan. Anda mewakili salam kami. Menanggapi kritik ini, anggota Komite III DPR Arsul Sani Said hanya tiga Tim DPR Covid-19 mengunjungi rumah sakit darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran dan menggunakan APD untuk memberikan bantuan.

Herbavid-19

Satgas anti Covid-19 bentukan DPR kembali dikritisi ketika memberikan bantuan berupa jamu bernama “Herbavid-19”, yang disebut-sebut mampu mengobati pasien Covid-19. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahma mengaku sembuh dari Covid-19 setelah rutin mengonsumsi narkoba.

Dasco mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa: “Saya telah merasakan manfaatnya sendiri, dan saya telah sembuh. Saya bersumpah bahwa jika saya menjadi lebih baik, kami berharap setidaknya 3.000 orang dapat berproduksi secara massal, dan kami berharap dapat berbagi dengan mereka di perlu. 28/4/2020).

Namun, langkah ini juga menimbulkan kendala karena Herbavid diedarkan sebelum mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ahli farmakologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Sugiyanto mengatakan, izin BPOM harus diikuti untuk menjamin keamanan dan efektivitas obat yang beredar.

TRENDING :  Cara Melamar Kerja di Indomaret Secara Online Dijamin Lolos

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi

Sugiyanto melanjutkan, narkoba yang beredar tanpa izin BPOM dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administratif, dan tindak pidana tidak dapat dikesampingkan. Sugiyanto mengatakan: “Jika ada unsur penipuan, maka pelanggaran tindakan administratif dapat dianggap sebagai tindak pidana, misalnya tidak ada bukti persyaratan khasiat atau obat tersebut menyebabkan efek toksik yang serius (seperti cacat atau kematian).

Vaksinasi keluarga

Anggota DPR yang divaksinasi DPR dan pekerja di gedung DPR kembali menimbulkan kontroversi, anggota keluarga anggota DPR juga bisa mengikuti vaksinasi. Ini menjadi masalah karena vaksinasi prioritas pada kategori pegawai negeri tidak memasukkan anggota keluarga di Republik Demokratik. Berbeda dengan kampanye vaksinasi publik di tempat lain, kampanye vaksinasi juga bisa dilakukan di media swasta dan tidak bisa diberitakan oleh media massa.

Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal Republik Demokratik Rakyat Tiongkok, mengatakan tidak perlu ribut-ribut soal vaksinasi terhadap anggota Republik Demokratik Rakyat dan keluarganya, karena vaksinasi adalah hak semua warga negara Indonesia. Jadi, jangan lihat apakah (anggota keluarga) sudah divaksinasi. Tapi pada dasarnya semua warga harus divaksinasi Covid-19. Di rumah, satu orang divaksinasi dan satu lagi belum. Tentu ada risikonya. ”

Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), mengatakan kasus ini sekali lagi menunjukkan eksklusivitas anggota DPR pertama yang ingin menjadi anggota DPR

TRENDING :  Tes kesehatan mental

Vaksin Nusantara

Kalaupun vaksin tersebut belum banyak memenuhi persyaratan dalam proses pengembangan vaksin, banyak anggota DPR yang secara sukarela mengembangkan vaksin Nusantara. Penny Lukito, Kepala BPOM, mengatakan vaksin Nusantara tidak layak untuk uji klinis tahap II.

Penny mengatakan inisiatif anggota DPR tidak ada kaitannya dengan proses BPOM saat ini, sehingga vaksin tersebut bisa diproduksi secara massal. Penny mengatakan: “Jelas (anggota DPR yang menjadi relawan vaksin Nusantara) tidak ada kaitannya dengan BPOM, melainkan menjadi produk yang diproduksi secara massal.”

Penny juga mengungkapkan banyak persyaratan yang belum terpenuhi dalam pengembangan vaksin Nusantara, antara lain good clinical practice, proof of concept, good lab practice, dan good manufacturing practice. Kemudian, salah satu syaratnya, yaitu pembuktian konsep, juga tidak terpenuhi. Antigen dalam vaksin dianggap tidak memenuhi kadar obat.

Penny juga mengatakan bahwa hasil uji klinis fase I mengenai keamanan, efektivitas, atau potensi kapasitas peningkatan imunogenisitas masih belum meyakinkan.

Namun, Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan Sipil Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya dan anggota Kementerian Pertahanan Sipil lainnya bersedia mengikuti uji klinis vaksin Nusantara dengan alasan membantu program vaksinasi. Dasco meyakini vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dapat mengantisipasi kebijakan embargo banyak negara penghasil vaksin.

 

About administrator

Check Also

Kartu Prakerja Gelombang 17

Tips Untuk Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 Tahun 2021

Kartu Prakerja yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan memang sangat bermanfaat. Kini …

Leave a Reply

Your email address will not be published.